1. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG INOVASI DAERAH
3. PERMENDAGRI NOMOR 104 TAHUN 2018 TENTANG PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU INSENTIF INOVASI DAERAH

Untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melalui:

1. Peningkatan Pelayanan Publik;
2. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
3. Peningkatan daya saing Daerah

• Inovasi Tata Kelola Pemerinatahan Daerah
• Inovasi Pelayanan Publik
• Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

• Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi
• Memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat
• Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
• Merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
• Dapat direplikasi

• Telah diterapkan/diimplementasikan maksimal selama 2 (dua) tahun
• Penerapan/implementasi inovasi daerah yang dilaporkan dibiayai dengan dana APBD dan/atau dari sumber pembiayaan lain yang sah
• Indikator SID Wajib (mandatori) yang di input berjumlah 5 indikator terdiri atas: 1) Indikator Regulasi Inovasi Daerah, 2) Ketersediaan SDM, Kecepatan Penciptaan, 3) Inovasi, Kemanfaatan Inovasi, dan 4) Kualitas Inovasi Daerah (Video)

• Tingkat Pusat => Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Kemendagri
• Pemerintah Daerah => Badan / Unit yang Membidangi Peneltian dan Pengembangan